Regulasi Drone Aerial di Indonesia: Aturan Terbang, Zona Larangan, dan Perizinan yang Perlu Dipahami
Regulasi Drone Aerial di Indonesia: Aturan Terbang, Zona Larangan, dan Perizinan yang Perlu Dipahami
![]() |
| Regulasi Drone Aerial di Indonesia: Aturan Terbang, Zona Larangan, dan Perizinan yang Perlu Dipahami |
Penggunaan drone aerial sekarang semakin umum. Mulai dari dokumentasi event, foto dan video properti, monitoring proyek konstruksi, inspeksi bangunan, hingga kebutuhan produksi konten komersial. Dengan teknologi kamera yang semakin baik, drone mampu memberikan sudut pandang udara yang sebelumnya sulit diperoleh.
Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: menerbangkan drone tidak sekadar membutuhkan perangkat dan kemampuan pilot. Ada regulasi penerbangan yang harus dipahami agar kegiatan dokumentasi udara tidak mengganggu keselamatan penerbangan maupun aktivitas di sekitar lokasi.
Di Indonesia, pengoperasian drone atau Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) memiliki ketentuan tersendiri. Artinya, tidak semua lokasi bebas digunakan untuk menerbangkan drone, sekalipun hanya untuk mengambil foto atau video.
Lalu, apa saja aturan drone aerial di Indonesia? Apakah menerbangkan drone untuk kepentingan komersial membutuhkan izin? Berikut penjelasannya.
1. Apa Itu Regulasi Drone Aerial di Indonesia?
Regulasi drone aerial adalah seperangkat ketentuan yang mengatur penggunaan pesawat udara tanpa awak di wilayah udara Indonesia, termasuk persyaratan pilot, registrasi perangkat, batas ketinggian, keselamatan penerbangan, serta izin pengoperasian pada wilayah tertentu.
Salah satu regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.
Selain itu, terdapat PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 yang mengatur sistem pesawat udara kecil tanpa awak.
Kedua regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana drone dapat dioperasikan secara aman dan sesuai ketentuan.
Perlu dipahami bahwa drone yang digunakan untuk pekerjaan profesional, seperti dokumentasi proyek, fotografi udara, videografi komersial, maupun inspeksi bangunan, tetap harus memperhatikan aturan penerbangan yang berlaku.
2. Berapa Batas Ketinggian Terbang Drone di Indonesia?
Salah satu pertanyaan paling sering muncul adalah berapa meter drone boleh terbang di Indonesia?
Berdasarkan ketentuan pengoperasian drone, batas ketinggian umum di ruang udara yang tidak dikontrol adalah maksimal 120 meter atau 400 kaki di atas permukaan tanah (AGL).
AGL merupakan singkatan dari Above Ground Level, yaitu pengukuran ketinggian berdasarkan permukaan tanah di bawah posisi drone.
Namun, batas 120 meter bukan berarti drone otomatis boleh diterbangkan di semua lokasi.
Pengoperasian di ruang udara yang dikontrol, kawasan keselamatan operasi penerbangan, maupun wilayah tertentu tetap memerlukan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi, sebelum melakukan penerbangan, pilot perlu memperhatikan dua hal sekaligus: batas ketinggian dan status ruang udara di lokasi tersebut.
3. Mengenal Zona Larangan Terbang Drone (No-Fly Zone)
Tidak semua wilayah dapat digunakan untuk kegiatan drone aerial. Beberapa kawasan memiliki pembatasan karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan, keamanan negara, maupun objek penting.
Berikut beberapa kawasan yang perlu diperhatikan.
A. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
KKOP merupakan kawasan di sekitar bandar udara yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan aktivitas penerbangan.
Pengoperasian drone di kawasan ini tidak bisa dilakukan secara bebas. Persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diperlukan sesuai ketentuan dan batas kawasan yang berlaku.
B. Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area)
Kawasan udara terlarang merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh penerbangan tanpa awak maupun pesawat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Area ini umumnya berkaitan dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara.
C. Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area)
Kawasan udara terbatas merupakan wilayah yang memiliki pembatasan pengoperasian penerbangan pada kondisi atau waktu tertentu.
Drone tidak boleh beroperasi secara bebas di kawasan ini. Persetujuan dari instansi berwenang diperlukan sesuai status dan ketentuan kawasan.
D. Objek Vital dan Instalasi Militer
Area instalasi militer, fasilitas strategis, serta objek vital nasional membutuhkan perhatian khusus.
Pengambilan gambar udara di sekitar kawasan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Selain ketentuan ruang udara, aspek keamanan dan izin dari pihak berwenang juga perlu diperhatikan.
Satu hal penting: lokasi yang terlihat terbuka dan aman dari permukaan tanah belum tentu aman atau diperbolehkan untuk penerbangan drone.
4. Apakah Menerbangkan Drone untuk Kepentingan Komersial Membutuhkan Izin?
Jawabannya: bergantung pada lokasi, jenis operasi, dan kondisi ruang udara yang digunakan.
Penerbangan drone untuk kepentingan komersial, seperti dokumentasi perusahaan, event, konstruksi, properti, maupun inspeksi industri, tetap harus mengikuti ketentuan penerbangan.
Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi:
Registrasi pesawat udara kecil tanpa awak sesuai ketentuan.
Sertifikat Remote Pilot (Remote Pilot Certificate/RPC) yang sesuai dan masih berlaku.
Persetujuan operasi drone apabila kegiatan dan lokasi penerbangan mensyaratkannya.
Kepatuhan terhadap batas ketinggian dan pembatasan ruang udara.
Penerapan prosedur keselamatan sebelum, selama, dan setelah penerbangan.
Pengajuan registrasi, sertifikat pilot, dan persetujuan operasi dapat dilakukan melalui sistem SIDOPI GO milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Perlu dibedakan bahwa persyaratan tersebut bukan berarti setiap penerbangan memiliki prosedur izin lokasi yang sama. Kebutuhannya harus dilihat berdasarkan karakteristik operasi dan wilayah penerbangan.
5. Apa Itu SIDOPI GO dan Apa Fungsinya untuk Pilot Drone?
![]() |
| Regulasi Drone Aerial di Indonesia: Aturan Terbang, Zona Larangan, dan Perizinan yang Perlu Dipahami |
SIDOPI GO merupakan sistem layanan digital Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang digunakan untuk mengurus administrasi pengoperasian pesawat udara tanpa awak.
Melalui sistem ini, pemohon dapat mengakses beberapa layanan, antara lain:
Pendaftaran pesawat udara kecil tanpa awak.
Pengajuan dan perpanjangan sertifikat Remote Pilot.
Pengajuan persetujuan operasi pesawat udara tanpa awak.
Persetujuan operasi diperlukan untuk kegiatan penerbangan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya pengoperasian di ruang udara terkontrol, kawasan KKOP, atau penerbangan di atas batas ketinggian yang diizinkan.
Untuk pengajuan persetujuan terbang, PM 37 Tahun 2020 mengatur mekanisme pengajuan paling lambat 14 hari kerja sebelum kegiatan penerbangan.
Karena itu, perencanaan dokumentasi drone sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak, terutama jika lokasi pekerjaan berada di kawasan dengan pembatasan penerbangan.
6. Bagaimana Cara Memastikan Lokasi Aman untuk Penerbangan Drone?
Sebelum menerbangkan drone, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pilot maupun penyelenggara kegiatan.
Pertama, identifikasi lokasi penerbangan.
Pastikan alamat, koordinat, dan kondisi area yang akan digunakan sudah diketahui dengan jelas.
Kedua, periksa pembatasan ruang udara.
Identifikasi apakah lokasi berada di kawasan KKOP, prohibited area, restricted area, atau ruang udara yang memiliki pembatasan khusus.
Ketiga, perhatikan informasi penerbangan terbaru.
Perhatikan informasi seperti NOTAM (Notice to Airmen) yang dapat memuat pembatasan atau informasi keselamatan penerbangan pada wilayah dan waktu tertentu.
Keempat, siapkan dokumen dan persetujuan yang diperlukan.
Apabila lokasi atau karakteristik penerbangan membutuhkan persetujuan, pastikan proses pengajuan telah dilakukan sebelum jadwal pekerjaan.
Kelima, lakukan pemeriksaan keselamatan di lapangan.
Perhatikan kondisi cuaca, arah angin, bangunan, kabel listrik, kerumunan orang, serta potensi gangguan selama pengoperasian drone.
Langkah-langkah tersebut membantu mengurangi risiko dan membuat kegiatan dokumentasi udara lebih terencana.
7. Bagaimana Penerapan Regulasi Drone untuk Dokumentasi Proyek di Surabaya?
Surabaya dan sejumlah wilayah di Jawa Timur memiliki kebutuhan dokumentasi udara yang beragam. Mulai dari pembangunan gedung, kawasan komersial, properti, fasilitas industri, hingga penyelenggaraan event perusahaan.
Namun, karakteristik wilayah perkotaan membuat perencanaan penerbangan drone perlu dilakukan dengan lebih cermat.
Misalnya, dokumentasi proyek gedung bertingkat membutuhkan perhatian terhadap lingkungan sekitar, ruang udara, aktivitas penerbangan, serta potensi hambatan fisik.
Begitu juga dengan dokumentasi kawasan industri dan fasilitas komersial. Lokasi yang berada dekat fasilitas strategis atau kawasan dengan pembatasan tertentu perlu melalui pemeriksaan terlebih dahulu.
Bagi perusahaan yang membutuhkan jasa drone aerial Surabaya, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kualitas kamera dan hasil video. Kompetensi pilot, pemahaman regulasi, perencanaan penerbangan, dan keselamatan operasional juga merupakan bagian dari kualitas layanan.
Dengan perencanaan yang tepat, dokumentasi udara dapat memberikan nilai tambah bagi kebutuhan komunikasi bisnis, laporan progres proyek, pemasaran properti, dan dokumentasi perusahaan.
8. Mengapa Memilih Pilot Drone yang Memahami Regulasi Itu Penting?
Drone aerial bukan sekadar alat untuk menghasilkan gambar dari udara. Pengoperasiannya melibatkan tanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan, lingkungan sekitar, dan pihak lain yang berada di area kegiatan.
Pilot yang memahami regulasi dapat membantu mengidentifikasi potensi pembatasan lokasi, mempersiapkan kebutuhan administrasi, menentukan rencana penerbangan, serta mengantisipasi risiko operasional.
Hal ini menjadi semakin penting untuk pekerjaan komersial yang memiliki jadwal, target dokumentasi, dan tanggung jawab terhadap klien.
Karena itu, sebelum menggunakan jasa dokumentasi drone, pastikan penyedia layanan tidak hanya menawarkan hasil visual, tetapi juga memahami aspek teknis dan ketentuan penerbangan yang relevan.
Kesimpulan
Regulasi drone aerial di Indonesia merupakan bagian penting dari keselamatan dan profesionalisme pengoperasian pesawat udara tanpa awak.
Mulai dari batas ketinggian 120 meter, kawasan larangan terbang, registrasi drone, sertifikat Remote Pilot, hingga persetujuan operasi melalui SIDOPI GO, semuanya perlu dipahami sebelum kegiatan penerbangan dilakukan.
Baik untuk kebutuhan pribadi maupun komersial, drone tidak dapat diterbangkan secara bebas tanpa memperhatikan kondisi ruang udara dan ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang membutuhkan dokumentasi foto dan video udara, memilih pilot yang memahami regulasi merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan pekerjaan berlangsung secara terencana dan bertanggung jawab.
Butuh Jasa Drone Aerial untuk Kebutuhan Dokumentasi?
![]() |
| Regulasi Drone Aerial di Indonesia: Aturan Terbang, Zona Larangan, dan Perizinan yang Perlu Dipahami |
Why Drone Aerial adalah Penyedia Jasa Pilot Drone untuk Pengambilan Foto dan Video Udara dengan Menggunakan Drone Jenis Aerial (DJI Series).
Kami melayani kebutuhan dokumentasi udara untuk event, properti, konstruksi, proyek komersial, dan kebutuhan perusahaan di Surabaya serta seluruh wilayah Jawa Timur.
Setiap pekerjaan perlu mempertimbangkan karakteristik lokasi, kondisi penerbangan, dan ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan.
Why Drone Aerial Surabaya
Phone/WhatsApp: 0877-2640-4097
.png)

.png)