Alasan Kenapa Pilot Drone Wajib Paham Aturan Ruang Udara?

 

Bukan Sekadar Kamera Terbang: Kenapa Pilot Drone Wajib Paham Aturan Ruang Udara

Alasan Kenapa Pilot Drone Wajib Paham Aturan Ruang Udara?

Menerbangkan drone aerial di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan karena ruang udara memiliki aturan keselamatan ketat yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020. Aturan ini mewajibkan setiap pilot menjaga ketinggian maksimal 120 meter, menerbangkan drone dalam batas pandang mata (VLOS), menghindari kawasan terlarang seperti KKOP bandara, serta mendaftarkan perangkat secara gratis melalui sistem SIDOPI GO sebelum mengudara untuk kebutuhan komersial maupun non-komersial.

Bagi pembuat konten, filmmaker, maupun pelaku industri survei pemetaan, memahami payung hukum ini bukan sekadar formalitas administratif. Ruang udara adalah aset kedaulatan dan keselamatan publik yang beririsan langsung dengan jalur penerbangan sipil maupun militer.

Mengapa Regulasi Penerbangan Drone Perlu Dikritisi dan Dipahami?

Alasan Kenapa Pilot Drone Wajib Paham Aturan Ruang Udara?

Secara akademik dan praktis, regulasi penerbangan drone di Indonesia hadir untuk menjembatani pesatnya adopsi teknologi Unmanned Aircraft System (UAS) dengan standar keselamatan penerbangan internasional (ICAO).

Namun, di lapangan sering terjadi kesenjangan antara teks aturan dan pemahaman pengguna. Banyak pilot rekreasional menganggap drone sekadar "kamera terbang" layaknya smartphone, padahal secara hukum perangkat ini diklasifikasikan sebagai pesawat udara tanpa awak. Ketidaktahuan terhadap zonasi ruang udara (airspace classification) dan prosedur Flight Approval kerap memicu insiden—mulai dari gangguan navigasi di sekitar bandara hingga pelanggaran privasi dan keamanan objek vital nasional.

5 Ketentuan Utama Penerbangan Drone di Indonesia

Agar aktivitas pengambilan gambar udara berjalan aman, legal, dan profesional, setiap operator wajib mematuhi lima pilar utama regulasi Kemenhub berikut ini:

Aspek Regulasi	Ketentuan Wajib (PM 37 Tahun 2020 & FAQ Hubud)	Catatan Teknis & Pengecualian
Batas Ketinggian	Maksimal 120 meter (400 kaki) dari permukaan tanah (Above Ground Level / AGL).	Berlaku di uncontrolled airspace. Terbang di atas 120 meter wajib mengantongi persetujuan khusus dari Dirjen Hubud.
Jarak Pandang & Waktu	Wajib VLOS (Visual Line of Sight) dan hanya dilakukan pada siang hari (daylight operations).	Penerbangan malam hari atau Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) memerlukan asesmen keselamatan (safety assessment) dan izin khusus.
Kawasan Terlarang	Dilarang keras terbang di KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) bandara, heliport, Prohibited Area, dan Restricted Area.	Wilayah sekitar istana negara, instalasi militer, dan objek vital nasional masuk zona merah. Wajib ada izin khusus dari otoritas terkait dan Ditjen Hubud.
Registrasi & Perizinan	Pendaftaran drone dan pilot dilakukan gratis (Rp 0) melalui portal resmi SIDOPI GO.	Untuk kebutuhan komersial atau di ruang udara terkendali, pengajuan Flight Approval wajib dilakukan minimal 14 hari kerja sebelum jadwal terbang.
Konsekuensi & Sanksi	Pelanggaran dikenakan sanksi administratif (pencabutan izin, pembekuan sertifikat) hingga sanksi pidana penjara dan denda.	Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jika membahayakan keselamatan penerbangan dan ruang udara.

1. Batas Ketinggian Maksimal 120 Meter (400 Kaki)

Di ruang udara yang tidak dikendalikan (uncontrolled airspace), drone dilarang terbang melebihi 120 meter (400 kaki). Batasan ini dirancang sebagai buffer zone (zona penyangga) agar tidak bertabrakan dengan pesawat berawak yang terbang rendah, seperti helikopter medis, pesawat latih, atau pesawat yang sedang melakukan prosedur pendekatan pendaratan (approach).

2. Prinsip Visual Line of Sight (VLOS) dan Operasi Siang Hari

Pilot wajib mampu melihat drone secara langsung dengan mata telanjang (tanpa bantuan teropong atau hanya mengandalkan layar remote controller). Selain itu, operasional standar hanya diizinkan pada siang hari (daylight ops). Terbang di malam hari memiliki risiko disorientasi spasial yang tinggi, sehingga hanya diizinkan jika operator telah lolos asesmen keselamatan khusus dari regulator.

3. Sterilisasi Kawasan Terlarang (KKOP, Restricted, & Prohibited Area)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara dan heliport adalah area paling sensitif. Keberadaan benda asing sekecil apa pun di jalur lepas landas dan pendaratan dapat memicu bird strike mekanis yang fatal bagi mesin jet pesawat komersial. Selain bandara, kawasan militer (Prohibited Area) dan wilayah latihan tertentu (Restricted Area) juga tertutup rapat tanpa izin berlapis.

4. Registrasi SIDOPI GO dan Pengajuan Flight Approval (H-14)

Pemerintah mempermudah pendataan melalui sistem digital SIDOPI GO (Sistem Informasi Drone dan Pilot Indonesia) tanpa biaya sepeser pun (Rp 0). Melalui platform ini, pemilik drone mendaftarkan nomor seri perangkat (serial number) serta sertifikat kompetensi pilot (Remote Pilot Certificate).

Catatan kritis bagi pelaku industri: Jika proyek Anda bersifat komersial atau berada di area yang memerlukan koordinasi navigasi udara, pengajuan rencana penerbangan (Flight Approval) wajib masuk minimal 14 hari kerja sebelum hari pelaksanaan. Perencanaan produksi (pre-production) harus memperhitungkan tenggat waktu birokrasi ini agar jadwal syuting tidak molor.

5. Sanksi Tegas: Administratif hingga Pidana

Regulasi penerbangan tidak mengenal toleransi untuk kelalaian yang mengancam nyawa. Mengoperasikan drone tanpa registrasi, menerobos KKOP, atau mengabaikan izin wilayah terlarang dapat berujung pada penyitaan alat, pencabutan lisensi pilot, sanksi administratif, hingga jerat pidana penjara sesuai Undang-Undang Penerbangan.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Aturan Drone

Apakah menerbangkan drone kecil di bawah 250 gram (seperti DJI Mini Series) bebas dari aturan? Tidak sepenuhnya bebas. Meskipun drone dengan berat di bawah 250 gram sering mendapat kelonggaran registrasi di beberapa negara untuk penggunaan hobi di ruang terbuka, di Indonesia aturan keselamatan ruang udara (batas ketinggian 120 meter, larangan terbang di KKOP bandara, dan larangan terbang di atas kerumunan tanpa izin) tetap berlaku mutlak. Jika digunakan untuk tujuan komersial, registrasi dan sertifikasi tetap diwajibkan.

Berapa biaya mendaftarkan drone di Kemenhub? Gratis (Rp 0). Proses pendaftaran dilakukan secara mandiri dan daring melalui aplikasi atau situs web resmi SIDOPI GO milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Berapa lama proses pengurusan izin terbang (Flight Approval) drone? Pengajuan Flight Approval wajib dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pengoperasian drone.

Butuh Dokumentasi Udara Profesional yang Legal, Aman, dan Berizin?

Alasan Kenapa Pilot Drone Wajib Paham Aturan Ruang Udara?

Mengurus perizinan ruang udara, memastikan sertifikasi pilot, sekaligus menghasilkan sinematografi udara yang sinematik membutuhkan keahlian teknis dan kepatuhan hukum yang tinggi. Jangan pertaruhkan kelancaran proyek produksi, properti, maupun event Anda dengan risiko pelanggaran regulasi.

Why Drone Aerial adalah Penyedia Jasa Pilot Drone untuk Pengambilan Foto dan Video Udara dengan Menggunakan Drone Jenis Aerial (DJI Series) | Phone/Whatsapp at 0877-2640-4097